Pasar modal Indonesia tengah mengukir performa yang mengesankan di kancah keuangan global. Dalam laporan terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pasar modal telah berhasil menghimpun dana mencapai Rp169,5 triliun dari 148 emisi hingga September 2026. Angka ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara keuangan, tetapi juga menjadi sinyal optimis yang ditunjang oleh 32,17 juta investor ritel—dengan lonjakan lebih dari 12 juta investor baru dalam satu tahun.
Di samping itu, sejumlah inisiatif strategis sedang berkembang, mulai dari kajian merger antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina Gas (Pertagas) oleh BPI Danantara, hingga potensi investasi hijau yang diperkirakan mencapai Rp1.073 triliun. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang berada di kisaran 6.036 poin per akhir September 2026 menjadi bukti bahwa pasar modal Indonesia kini berada pada momentum kuat.
63% Pertumbuhan Investor Ritel dalam Setahun
📎 Baca Juga
Data yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa pasar modal Indonesia kini telah mencatatkan 32,17 juta investor dengan Single Investor Identification (SID). Pertumbuhan ini luar biasa—setiap tahun, jumlah investor baru meningkat lebih dari 12 juta orang, yang berarti pertumbuhan sebesar 57,96 persen dalam satu periode. Angka ini menjadi salah satu pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Pasifik.
"Setelah menembus 20 juta investor pada akhir tahun lalu, jumlah investor pasar modal kini telah mencapai 32,17 juta SID," ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (2/10). "Kenaikan yang sangat impresif, dalam setahun naik lebih dari 12 juta dan ini belum sampai ke akhir tahun."
Kecepatan pertumbuhan ini didorong oleh digitalisasi layanan perbankan dan platform investasi yang memudahkan masyarakat berpartisipasi. Dengan kemudahan akses yang semakin baik, tak lagi mengherankan jika generasi Z dan milenial menjadi andalan baru pasar modal Indonesia.
Pipeline Fundraising Mencapai Rp27,61 Triliun
Pasar modal Indonesia tidak hanya menampilkan angka historis Rp169,5 triliun—melainkan juga memiliki pipeline fundraising sebesar Rp27,61 triliun yang masih tertumpuk. Menurut Hasan, masih banyak perusahaan yang sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum, dengan total nilai emisi yang cukup signifikan.
"Di dalam pipeline, masih ada permintaan untuk fundraising sebesar Rp27,61 triliun," jelasnya. "Ini menunjukkan bahwa pasar modal masih menjadi salah satu pilihan perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan."
Kemampuan pasar untuk menyerap emisi—baik saham maupun obligasi—menjadi indikator penting kemandirian keuangan nasional. Dengan likuiditas yang cukup dan partisipasi investor yang semakin luas, pasar modal Indonesia semakin siap menjadi mesin penggerak pembiayaan untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif
Penguatan pasar modal Indonesia juga terlihat dari dinamika pasar keuangan derivatif dan bursa karbon. OJK mencatat sebanyak 113 pihak telah mendapatkan persetujuan prinsip di sektor keuangan derivatif, dengan volume transaksi mencapai 379.443 lot sepanjang tahun 2026. Ini menunjukkan adopsi yang semakin baik terhadap instrumen keuangan yang lebih kompleks.
Di sisi lain, Bursa Karbon juga mendapat sorong yang signifikan. Dari 160 pengguna jasa yang terdaftar, tercatat volume transaksi sebesar 1,98 juta ton CO2 ekuivalen, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,97 miliar. Bursa inovasi ini menjadi bagian penting dari arah kebijakan iklim nasional dan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pasar hijau yang kompetitif.
Demutualisasi BEI: OJK Belum Terima Pengajuan di Atas 5 Persen
Isu kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja semakin hangat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan resmi dari pihak manapun terkait kepemilikan saham BEI di atas batas maksimal 5 persen—meski BPI Danantara Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia memang pernah menyampaikan minat awal ke BEI.
Hal ini terkait dengan pelaksanaan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, yang secara resmi mengatur demutualisasi BEI. Dengan aturan ini, tiga Kementerian/Lembaga (K/L)—yaitu Kemenkeu, Bank Indonesia, dan BPI Danantara—diperkenalkan sebagai pemegang saham strategis di BEI. Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Belum ada pengajuan resmi karena pihak BEI sedang merumuskan mekanisme penawaran sahamnya di tingkat internal," jelaskan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi. "Pengajuan nanti akan kami lakukan saat ada konfirmasi bahwa ada pihak yang membutuhkan izin pelampauan 5 persen."
Demutualisasi ini menjadi langkah penting agar BEI dapat beradaptasi dengan tata kelolaan modern sekaligus membuka ruang bagi investor strategis asing untuk berpartisipasi, tanpa harus melintasi batasan kepemilikan lokal yang ketat. Ini menjadi isyarat kuat akan kemampuan pasar modal Indonesia dalam menyeimbangkan regulasi dan inklusivitas.
Danantara Kaji Merger PGN-Pertagas untuk Sinergi Energi
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sedang mengkaji peluang penggabungan (merge) antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Dukungan langkah ini disampaikan oleh Dony Oskaria, selaku Country Officer Danantara, yang menekankan bahwa PGN sudah memiliki kepemilikan saham sebesar 1 persen di atas Pertagas.
"PGN, Pertagas kita ya, kan mereka sudah 1 persen di atasnya PGN. Nanti kita sedang kaji bagaimana proses konsolidasinya ke depan antara midstream dan downstream," ungkap Dony. Fokus pada sinergi antara sektor pengolahan tengah (midstream) dan hilir (downstream) diharapkan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih besar serta menyiapkan fondasi kuat bagi transisi energi.
Sebagaimana disampaikan Dony, keputusan strategis ini tidak akan diambil secara terburu-buru. Setiap langkah korporasi harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan komprehensif agar memberikan dampak optimal bagi efisiensi energi nasional.
Potensi Investasi Hijau mencapai Rp1.073 Triliun, Dorong PDB 6 Persen
Tema investasi hijau kini mendominasi diskusi ekonomi terbaru. Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, memproyeksikan kebutuhan investasi hijau Indonesia mencapai US$45–60 miliar, atau sekitar Rp804,9 triliun hingga Rp1.073 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.890 per dolar AS). Jika terwujud, proyeksi ini dapat menambah pertumbuhan PDB nasional hingga 6 persen.
"Kalau kita proyeksikan di Indonesia, kebutuhan investasi hijau ada dua sisi: penyediaan energi terbarukan dan industri yang membutuhkannya. Perkiraan kami berada di kisaran US$45 miliar hingga US$60 miliar," terang Yudistian baru-baru ini.
Potensi ini mencakup pengembangan penyediaan energi terbarukan serta industri manufaktur hijau, termasuk ekspor, tekstil, kendaraan listrik, pusat data, hingga pengolahan mineral. Yudistian menambahkan, kebutuhan listrik untuk industri hijau pada periode 2026–2034 diproyeksikan akan menigkat 3,5 hingga 5,3 kali lipat jika pasokan energi terbarukan dapat dihubungkan dengan sektor industri tersebut.
Untuk mendukung pendanaan ekspansi, Geo Dipa juga menyiapkan skema penerbitan obligasi (bond) yang direncanakan mulai disiapkan pada tahun depan. Dibandingkan IPO, penerbitan bond tidak mengubah kepemilikan perusahaan. Geo Dipa sendiri telah mendapatkan PMN dari APBN sekitar Rp1,3 triliun.
IHSG Berada pada Porch Kuat
Sementara itu, IHSG yang berada di kisaran 6.036 poin per akhir September 2026 menjadi indikator bahwa pasar modal Indonesia kini dalam kondisi kuat dan stabil. Kombinasi likuiditas yang baik, aliran dana dari investor ritel yang semakin banyak, serta dukungan regulasi yang inklusif semakin memperkuat struktur pasar modal nasional ini.
Dengan catatan 148 emisi berhasil menghimpun Rp169,5 triliun, jalan menuju angka-angka kuat ini tidak bisa lepas dari komitmen OJK, BEI, dan Bapem Pmn untuk terus menyempurnakan infrastruktur ekonomi yang inklusif.