Jakarta, Emiten.org — Kredit nganggur — atau kredit yang telah disetujui namun belum disalurkan oleh perbankan — kembali mendapat sorotan publik setelah Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan angka Rp2.548 triliun pada Juli 2026. Dua hari setelah pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mengkoordinasikan likuiditas dan strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), BI menjelaskan bahwa ukuran besarnya kredit nganggur dipengaruhi oleh permintaan (demand) yang belum pulih sepenuhnya sekaligus strategi penawaran (supply) perbankan yang cenderung menempatkan likuiditas di instrumen pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
\n\nDua Penyumbang Utama: Government-Led Masih Dominan, Swasta Perlu Bangun
📎 Baca Juga
Dari sisi permintaan, Destry menilai pertumbuhan kredit pada semester I-2026 masih banyak ditopori oleh belanja dan proyek pemerintah. Sementara itu, permintaan pembiayaan dari sektor swasta dinilai belum cukup kuat untuk menyerap seluruh fasilitas kredit yang telah disiapkan perbankan.
\n\n"Kenapa undisbursed loan-nya masih di level Rp2.500-an triliun? Dari sisi demand, memang kalau kita lihat pertumbuhan kredit ini hingga kuartal II itu masih banyak didrive oleh government-led," ujar Destry dalam konferensi pers selepas high level meeting dengan Menteri Keuangan di Kantor BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
\n\nMeski demikian, BI mulai melihat tanda-tanda perbaikan. Menurut Destry, permintaan kredit dari sektor swasta perlahan meningkat seiring membaiknya aktivitas dunia usaha. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa roda ekonomi mulai bergerak lebih merata dan tidak lagi hanya bergantung pada belanja pemerintah.
\n\nMengapa Dana Perbankan Lari ke SBN dan SRBI?
\n\nDi sisi lain, dari sisi penawaran, sejumlah perbankan sebelumnya lebih memilih menempatkan dana pada instrumen surat berharga ketimbang menyalurkannya menjadi kredit. Instrumen yang menjadi tujuan penempatan likuiditas tersebut antara lain Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pilihan ini memperlebar celah kredit nganggur, karena dana yang seharusnya mendukung kredit riil justru terjaringkait pada pasarnya sendiri.
\n\nStrategi ini dipahami sebagai upaya perbankan untuk mendapatkan yield yang relatif aman dan likuid, terutama di tengah ketidakpastian yield global yang masih tinggi. Namun, hal ini justru menambah beban bagi pemerintah yang ingin mendorong kredit produktif agar menyuplai sektor riil dan mendorong ekspansi usaha.
\n\nInsentif GWM: Cara BI “Mendorong” Bank Menyalurkan Kredit
\n\nUntuk mengubah perilaku tersebut, Bank Indonesia menerapkan skema insentif dan disinsentif melalui Giro Wajib Minimum (GWM). Bank yang terlalu besar menempatkan likuiditasnya pada surat berharga tidak akan memperoleh insentif GWM, sedangkan bank yang agresif menyalurkan kredit berpotensi mendapatkan pengurangan kewajiban GWM.
\n\n"Kita melihat mana bank-bank yang menyalurkan kredit padahal memiliki likuiditas. Jadi kita tahu memang Himbara sekarang yang paling aktif, tapi kita juga melihat ada beberapa bank yang demand-nya sudah mulai ada," kata Destry. Langkah ini diharapkan mendorong tambahan likuiditas di sektor perbankan yang kemudian kembali mengalir ke dunia usaha dalam bentuk kredit.
\n\nSistem insentif GWM ini selaras dengan koordinasi moneter-fiskal yang digerakkan Kemenkeu dan BI pada pertemuan high level meeting, di mana kedua otoritas sepakat menjaga agar biaya pinjaman pemerintah dan dukungan likuiditas tidak memicu volatilitas yang berlebihan.
\n\nPertumbuhan Kredit Tetap Kuat di 13,6% YoY, Bergeser ke Sektor Produktif
\n\nDi tengah masih tingginya kredit nganggur, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit mulai menunjukkan tren yang lebih positif. Pada Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,6% secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama ditopori oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang mengalir ke sektor-sektor produktif.
\n\nMenurut Destry, komposisi pertumbuhan kredit tersebut menjadi sinyal yang menguntungkan karena menunjukkan pembiayaan semakin banyak digunakan untuk aktivitas yang mampu menambah kapasitas produksi dan mendorong ekspansi usaha, bukan sekadar menutupi tagihan pemerintah.
\n\n"Sebenarnya ini hal yang bagus karena artinya pertumbuhan kredit itu masuk ke sektor produktif. Jadi ini bagi kami menjadi suatu sinyal juga bahwa aktivitas ekonomi terus berputar dengan kapasitas produksinya yang menambah karena ada kredit investasi tadi," pungpasnya.
\n\nMenjelang sisa 2026, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit tetap terjaga pada kisaran 8-12% YoY, didukung oleh insentif GWM dan pemulihan permintaan sektor swasta yang dilaporkan.
\n\nReferensi harga pada akhir September 2026: kredit nganggur Rp2.548 triliun (Juli 2026), pertumbuhan kredit 13,6% YoY (Agustus 2026), BI Rate 5,75%.