Anggaran Infrastruktur 2026 Naik Jadi Rp450 Triliun
đ Baca Juga
- Outstanding Pinjol Tembus Rp1.012 Triliun, OJK Hentikan 951 Entitas Ilegal â Potret Industri Fintech Lending RI 2026
- Musim Laba Bank Semester I 2026: SMBC Indonesia (BTPN) Melesat 40%, Maybank (BNII) Cetak Rp698 Miliar di Tengah Bunga Tinggi
- AS-Jepang Bersatu Selamatkan Yen, Intervensi Bersama Pertama Sejak 2011 â Apa Dampaknya ke Rupiah dan Pasar Global?
Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp450 triliun, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi dana ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas, energi, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kenaikan anggaran ini menjadi angin segar bagi emiten konstruksi pelat merah seperti PT PP (PTPP), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya (ADHI), dan juga emiten konstruksi swasta seperti PT Total Bangun Persada (TOTL) dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NRCA).
Proyek Tol IKN dan Trans-Kalimantan Masuk Tahap Kritis
Salah satu proyek infrastruktur paling bergengsi saat ini adalah pembangunan tol IKN yang menghubungkan Ibu Kota Nusantara dengan Balikpapan dan Samarinda. Proyek sepanjang lebih dari 100 km ini memasuki tahap konstruksi kritis di semester II 2026.
PTPP dan ADHI tercatat sebagai kontraktor utama di beberapa seksi tol IKN. Nilai kontrak yang diperoleh diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah dan akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan kedua emiten dalam 2-3 tahun ke depan.
Selain tol IKN, pemerintah juga menggenjot pembangunan jalan Trans-Kalimantan yang menghubungkan berbagai kota di pulau Kalimantan untuk mendukung distribusi logistik dan pengembangan ekonomi regional.
Bandara Baru dan Pelabuhan Strategis Dorong Konektivitas
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan dan revitalisasi bandara di kawasan timur Indonesia, termasuk bandara di Labuan Bajo (NTT), Morotai (Maluku Utara), dan Sorong (Papua Barat Daya). Proyek-proyek ini bertujuan mendukung sektor pariwisata dan memperkuat konektivitas wilayah terpencil.
Di sektor maritim, proyek pelabuhan hub di Patimban (Jawa Barat) dan Bitung (Sulawesi Utara) terus berlanjut. Pelabuhan Patimban yang sudah beroperasi secara terbatas akan diperluas kapasitasnya untuk bersaing dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
WIKA tercatat sebagai salah satu kontraktor utama proyek pelabuhan, sementara ADHI fokus pada proyek bandara di kawasan Indonesia Timur.
Proyek Pembangkit Listrik dan Bendungan Multi Tahun
Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus melanjutkan program pembangunan pembangkit listrik 35 GW jilid II. Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah menjadi prioritas untuk mendukung kebutuhan industri hilirisasi nikel dan smelter.
Pembangunan bendungan multi-tahun di beberapa daerah, termasuk Bendungan Bener (Jawa Tengah), Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), dan Bendungan Cibeet (Jawa Barat), juga terus berjalan. Proyek-proyek ini dikerjakan oleh konsorsium yang melibatkan beberapa BUMN konstruksi.
Sektor konstruksi irigasi juga mendapat porsi anggaran berarti dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
Saham Konstruksi: Valuasi Murah dengan Katalis Jangka Panjang
Saham konstruksi seperti PTPP, WIKA, dan ADHI saat ini diperdagangkan pada valuasi yang murah dengan PER di bawah 10x. Meskipun demikian, investor perlu mencermati risiko keuangan masing-masing emiten, terutama tingkat utang dan kelancaran arus kas.
PTPP dinilai memiliki fundamental paling solid di antara emiten konstruksi BUMN dengan kontrak baru yang terus bertambah. Sementara ADHI memiliki diversifikasi bisnis yang baik di sektor properti dan infrastruktur. WIKA masih dalam proses pemulihan keuangan setelah mengalami kesulitan likuiditas beberapa tahun lalu.
Analis menyarankan pendekatan selektif dalam berinvestasi di saham konstruksi dengan memprioritaskan emiten yang memiliki kontrak pemerintah yang jelas, manajemen utang yang baik, serta prospek pendapatan yang transparan.
