Jakarta, Emiten.org — Pasar keuangan Indonesia masih berada di bawah tekanan pada Kamis malam, 24 September 2026, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,20% ke 6.298,61 dan rupiah menciut-miciut ke posisi Rp17.885 per dolar AS. Tekanan itu mengalir dari puncak yield US Treasury ke level tertinggi hampir dua dekade sekaligus ketegangan pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah. Di tengah gejolak tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menggelar pertemuan khusus (High Level Meeting) untuk mengkoordinasikan kebijakan likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah (SBN), dan agar Badan Layanan Umum (BLU) tak 'jor-joran' kejar bunga tetapi tetap menyalurkan pembiayaan terjangkau.
IHSG dan Rupiah Tertekan Yield AS yang Meroket
đ Baca Juga
IHSG membuka melemah tipis di 6.364,98, sempat rebound ke kisaran 6.340–6.350 di pagi hari, namun tawanan jual menguat menjelang tengah hari dan berlanjut ke sesi kedua sehingga indeks berakhir di 6.298,61 — turun 76,31 poin atau 1,20% dari penutupan sebelumnya di 6.374,91, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Di pasar valuta, rupiah ditutup melemah 0,51% ke Rp17.885 per dolar AS, setelah sempat menyentuh Rp17.900 intraday. Menurut Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea, lemahnya rupiah dipengaruhi ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS di tengah kekhawatiran inflasi global dan outlook fiskal AS. Kondisi itu justru mendorong yield US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11% — level tertinggi sejak 2007. Tekanan tambahan datang dari ketidakpastian konflik di Timur Tengah yang menghidupkan spekulasi harga minyak Brent kembali menembus di atas US$100 per barel.
Menghadapi pangakuan inflasi yang masih terkendali — BPS mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% YoY, berada dalam target BI 2,5% ± 1% — Bank Indonesia tetap mempertahankan BI Rate di 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22–23 September 2026. Gubernur Destry Damayanti menyatakan suku bunga saat ini "cukup" untuk mendukung dan menjaga stabilitas di tengah era suku bunga global yang tinggi (higher for longer). Cadangan devisa BI juga kuat pada level US$146,5 miliar, setara dengan 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Pertemuan Kunci Menkeu dan Gubernur BI: Koordinasi Likuiditas dan SBN
Berbeda dengan sesi reguler IHSG yang sudah usai, Menkeu Suahasil Nazara dan Gubernur BI Destry Damayanti belaku mengadakan pertemuan khusus seusai pertemuan RDG. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan otoritas fiskal dan moneter membahas koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastianan ekonomi global, khususnya tekanan yield asing dan volatilitas mata uang.
Destry, yang baru dilantik Kepala Negasi bersama Suahasil, menjelaskan bahwa pertemuan membahas sejumlah isu strategis, termasuk likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, dan SRBI di BI. "Ini kita membahas likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, dan SRBI di BI dan beberapa isu lainnya," kata Destry. Dialah yang menjelaskan konferensi pers sempat tertunda 26 menit karena "agak alot" dalam diskusi.
Menyusul pertemuan tersebut, Menkeu menegaskan pentingnya agar instrumen fiskal dan moneter tetap selaras agar biaya pinjaman pemerintah dan dukungan likuiditas tidak memicu volatilitas yang berlebihan. Dalam konteks utang pemerintah yang telah mencapai Rp506 triliun per 31 Agustus 2026, koordinasi penerbitan SBN menjadi krusial agar relokasi likuiditas tidak menekan secara mendadak sekaligus menjaga aksesibilitas pembiayaan pemerintah.
Pesan Suahasil: BLU dan SMF Jangan 'Jor-Joran' Kejar Bunga Tinggi
Sebagai bagian dari koordinasi moneter-fiskal, Menkeu Suahasil Nazara secara eksplisit mengingatkan agar Badan Layanan Umum (BLU) tidak hanya sibak mengejar bunga tinggi, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan operasional yang solid. "Di Kemenkeu, saya meminta badan layanan umum (BLU) kita, tidak hanya sekedar mengejar bunga tinggi, harus diimbangi kebijakan operasionalnya," kata Suahasil usai High Level Meeting.
Suahasil menjelaskan bahwa fenomena suku bunga tinggi memang menjadi perhatian Kemenkeu karena dampaknya terhadap biaya pembiayaan publik. Di satu sisi, ia menegaskan Kemenkeu memiliki instrumen terkait suku bunga dan SBN, dengan target mencapai sukubunga SBN yang optimal — tetap bisa diterima pasar namun tetap efisien untuk belanja. Di sisi lain, PT Sarana Multigrija Financial (SMF) sebagai penyalur kredit khusus tetap memberikan bunga kredit terjangkau, khususnya untuk program rumah MBR melalui creative financing.
"Pemerintah memiliki instrumen, tugasnya membangun rumah MBR, dengan creative financing, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bunga rendah, melalui SMF, itu adalah bentuk kerja sama yang kita lakukan," ujar Suahasil. Pesan ini diapresiasi Gubernur BI, yang menegaskan kolaborasi antar otoritas fiskal dan moneter justru menjadi kunci agar sektor perbankan tidak terjebak pada "fenomena tinggi bunga deposito". "Kami apresiasi Kemenkeu mengeluarkan himbauan untuk BLI tidak jor-joran," papar Destry.
Pengawasan Lanjutan: Apa yang Perlu Diikuti Pelaku Pasar
Menjelang perdagangan berikutnya, beberapa variabel perlu mendapat pengawasan ketat agar pasar tidak terjebak pada siklus likuiditas sempit:
- Yield US Treasury 10 dan 2 tahun — Jika yield 10 tahun dan 2 tahun bertahan di level rekor tinggi, tekanan kembali ke rupiah dan IHSG akan bertahan hingga The Fed memberi sinyal perubahan kebijakan.
- Data likuiditas dan SRBI di sistem perbankan — Koordinasi likuiditas BI bersama Kemenkeu akan menentukan seberapa cepat biaya kredit dan suku bunga deposito menyebar ke sektor riil.
- Strategi penerbitan SBN — Penetapan jadwal dan tenor penerbitan SBN yang optimal menjadi penyeangkutan likuiditas dan menekan kenaikan yield lokal.
- Ketegangan Pasokan Minyak & dan Middle East conflict — Harga minyak Brent di atas US$100 per barel akan memicu inflasi impor dan memperlebar defisit transaksi berjalan, menambah tekanan rupiah.
Dengan koordinasi yang tegas antara Kemenkeu dan BI, pasar dapat memperkirakan bahwa otoritas tidak akan serentak menaikkan BI Rate lagi kecuali tekanan inflasi atau rupiah melewati batas aman. Fokus utama kini pada likuiditas sekaligus strategi penerbitan SBN agar beban utang pemerintah tetap terjangkau tanpa menciptakan gejolak pasar yang lebih luas.